YOGYAKARTA – Program Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas JOS) yang digagas Pemerintah Kota Yogyakarta kian mendapat perhatian dari berbagai daerah. Terbaru, Komisi D DPRD DKI Jakarta datang langsung ke Balai Kota Yogyakarta, Kamis (9/7/2026), untuk mempelajari strategi pengelolaan sampah yang dinilai berhasil mengubah wajah Kota Gudeg.
Rombongan dipimpin Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, dan disambut Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD). Selain membahas pengelolaan sampah, kedua daerah juga berdiskusi mengenai pembangunan infrastruktur perkotaan.
Hasto mengungkapkan bahwa ketika mulai memimpin Kota Yogyakarta, persoalan sampah menjadi tantangan yang cukup berat. Depo-depo dipenuhi tumpukan sampah, sementara operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menghadapi berbagai kendala.
Namun kondisi itu perlahan berubah melalui pendekatan yang mengedepankan partisipasi masyarakat. Selama empat bulan terakhir, Kota Yogyakarta bahkan mampu mengelola sekitar 300 hingga 400 ton sampah setiap hari tanpa lagi bergantung pada TPA.
Menurut Hasto, keberhasilan tersebut tidak lepas dari perubahan perilaku masyarakat melalui Gerakan Mas JOS. Warga diajak memilah sampah organik, anorganik, hingga residu sejak dari rumah sebelum diangkut menggunakan gerobak menuju titik pengolahan.
Tak hanya itu, Pemkot Yogyakarta juga mengembangkan program emberisasi yang memanfaatkan sampah organik menjadi pakan ternak maupun media budidaya maggot. Inovasi lainnya adalah pembangunan biopori jumbo yang mampu menampung hingga tiga ton sampah organik dan menghasilkan pupuk yang dipanen secara berkala.
Saat ini sekitar 600 biopori jumbo telah dibangun di berbagai wilayah Kota Yogyakarta dari target sebanyak 1.000 unit. Pengelolaannya melibatkan Jumilah (Juru Pilah Sampah), pemerintah kelurahan, dan pengurus RW agar sistem berjalan secara konsisten.
Pupuk hasil pengolahan biopori juga direncanakan dimanfaatkan untuk mendukung sektor pertanian di sejumlah daerah sekitar Yogyakarta, seperti Kulon Progo, Purworejo, dan Gunungkidul.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan Jakarta masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah, terutama menjelang penerapan pembatasan sistem pembuangan terbuka (open dumping) mulai 1 Agustus 2026.
Karena itu, pihaknya ingin mempelajari praktik-praktik yang berhasil diterapkan Kota Yogyakarta. Menurut Yuke, pengelolaan sampah di Yogyakarta menunjukkan bahwa perubahan dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
Ia mengapresiasi berbagai inovasi yang dijalankan Pemkot Yogyakarta di bawah kepemimpinan Hasto Wardoyo. Hasil kunjungan tersebut akan menjadi referensi bagi Komisi D DPRD DKI Jakarta dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif, kreatif, dan berkelanjutan.
About the Author
