KOTA YOGYAKARTA – Peluang membuka pasar baru bagi UMKM, mendatangkan wisatawan, hingga memperluas program pertukaran pelajar menjadi sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kota Yogyakarta melalui penguatan kerja sama luar negeri.
Pemkot Yogyakarta menilai hubungan dengan kota-kota di negara lain harus dikelola sebagai instrumen pembangunan yang memberikan manfaat langsung, bukan sebatas agenda kunjungan dan penandatanganan dokumen.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Tata Kelola Kerja Sama Luar Negeri Pemerintah Daerah di Ruang Yudistira Balai Kota Yogyakarta, Kamis (17/9/2026). Forum tersebut diikuti perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah secara luring maupun daring.
Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan menyampaikan bahwa posisi Yogyakarta sebagai kota pendidikan, budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif merupakan modal untuk membangun kemitraan internasional yang lebih produktif.
“Kita bisa saling belajar sekaligus mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,” kata Wawan.
Sejumlah jejaring telah dimiliki Kota Yogyakarta melalui skema sister city. Mitra tersebut meliputi Gangbuk-gu di Korea Selatan, Baalbek di Lebanon, Commewijne di Suriname, serta Hluboka nad Vltavou di Republik Ceko.
Salah satu kemitraan yang telah menghasilkan beragam kegiatan adalah kerja sama dengan Hluboka nad Vltavou. Program yang dijalankan mencakup promosi pariwisata, pameran kebudayaan, pendidikan, kepemudaan, pengembangan UMKM, kunjungan budaya, serta studi tata kelola pemerintahan.
Ke depan, bidang kerja sama berpeluang diperluas ke sektor pengelolaan sampah dan limbah, pertanian perkotaan, perikanan, kesehatan, olahraga, tata kota, dan pemanfaatan teknologi digital untuk smart city.
Wawan mengingatkan pemerintah daerah perlu memiliki kesiapan agar jejaring yang dibangun menghasilkan daya ungkit bagi perekonomian dan masyarakat Yogyakarta.
Kepala Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Setda Kota Yogyakarta Danang Yulisaksono mengatakan setiap tawaran harus dipelajari secara komprehensif, termasuk kepentingan para pihak dan kemungkinan implikasinya.
Kementerian Dalam Negeri juga mendorong pemanfaatan platform digital city-to-city cooperation untuk mempercepat proses penjajakan kemitraan. Pemerintah daerah turut diminta memperkuat kapasitas aparatur, mitigasi risiko, serta evaluasi berkala terhadap setiap program kerja sama.
About the Author
