BOGOR – IPB University menegaskan bahwa kampus tidak terlibat dalam pengelolaan operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Keterlibatan IPB dalam program tersebut lebih diarahkan pada penguatan riset, kajian akademik, dan pembangunan sistem pemenuhan gizi nasional.
Penegasan itu disampaikan dalam forum dialog terbuka antara pimpinan kampus dan mahasiswa yang digelar di Gedung Startup Center, Kampus Taman Kencana, Bogor. Forum tersebut menjadi ruang klarifikasi atas berbagai informasi yang berkembang terkait posisi IPB dalam program MBG.
Rektor IPB University, Dr Alim Setiawan Slamet, mengatakan sejak awal kampus telah memutuskan untuk tidak mengambil peran dalam operasional SPPG dengan mempertimbangkan berbagai risiko teknis dan aspek keamanan pangan.
“Kami membuka ruang dialog karena masih ada informasi yang belum utuh dan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Karena itu, penting bagi kami menjelaskan posisi IPB secara terbuka,” ujar Alim.
Menurutnya, peran yang dipilih IPB bersifat strategis melalui pembentukan Center of Excellence (CoE) Pemenuhan Gizi Nasional bersama Badan Gizi Nasional, Bappenas, Unicef, dan sejumlah mitra lainnya.
Melalui CoE tersebut, IPB berkontribusi dalam penyusunan kajian akademik, pengembangan standar mutu, pelatihan sumber daya manusia, hingga penguatan sistem pengawasan berbasis data. Kampus juga mendorong pembentukan pusat-pusat keunggulan serupa di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur.
Kepala Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, Kesehatan, dan Halal IPB University, Prof Erika B Laconi, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki mandat utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penguatan sistem.
Ia menyebut sivitas akademika dapat berkontribusi melalui penelitian, pengawasan lapangan, inovasi pangan, hingga pengembangan startup berbasis pangan dan gizi guna mendukung keberlanjutan program pemenuhan gizi nasional.
Terkait pengelolaan SPPG, IPB menjelaskan bahwa pembangunan dan operasionalnya dilakukan oleh PT Bogor Life Science and Technology (BLST), perusahaan holding milik IPB, melalui yayasan yang dibentuk secara khusus dan berbadan hukum terpisah.
Direktur PT BLST, Dr Luhur Budijarso, mengatakan pengembangan SPPG telah melalui kajian risiko selama lebih dari satu tahun. Menurutnya, model yang dibangun tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan operasional, tetapi juga pada penguatan ekosistem agribisnis dan rantai pasok pangan yang berkelanjutan.
“Melalui model ini, petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal diharapkan menjadi bagian dari rantai pasok pangan sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih luas,” katanya.
BLST juga menegaskan bahwa lokasi SPPG tidak berada di dalam lingkungan kampus, tidak menggunakan fasilitas dan sumber daya IPB, serta tidak diperuntukkan bagi pengadaan MBG untuk mahasiswa.
Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IPB menilai dialog terbuka tersebut menjadi langkah penting untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada mahasiswa sekaligus mendorong keterlibatan civitas akademika dalam mengawal implementasi program pemenuhan gizi nasional.
Dengan penegasan tersebut, IPB berharap masyarakat memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai peran kampus dalam Program Makan Bergizi Gratis, yakni sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan penguatan sistem, bukan sebagai pengelola operasional dapur.
About the Author
